Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Brebes menghadiri acara Sistem Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Pengembangan Kawasan Perkotaan Terpadu (Simoni DAK PPKT) untuk Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan di Bandung. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) berjalan efektif dan sesuai dengan target pembangunan kawasan perkotaan terpadu.

Delegasi dari Dinperwaskim Kabupaten Brebes dipimpin oleh Kepala Dinas, Bapak Dani Asmoro, ST., MT, dan didampingi oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala Bidang Perumahan, Bapak Moh. Tolani, SIP, ST, MT; Kepala Bidang Kawasan Pemukiman, Bapak Dedy Iman Wahyudin, S.Ip., M.Si; Kasi Perumahan Formal dan Perumahan Swadaya, Bapak Irfanuddin, S.Hut; serta Kasi Perencanaan dan Pengendalian, Bapak Edy Gunawan Prasetyo, SE. Selain itu, beberapa staf dari Dinperwaskim Brebes juga turut hadir dalam acara tersebut.

Acara Simoni DAK PPKT ini tidak hanya diikuti oleh Dinperwaskim Brebes, tetapi juga oleh perwakilan dari dinas lain di Kabupaten Brebes yang memiliki program-program yang didanai oleh DAK. Kehadiran para perwakilan ini menunjukkan komitmen bersama dalam mengoptimalkan penggunaan DAK untuk pengembangan kawasan perkotaan yang terencana dan berkelanjutan.

Dalam kegiatan ini, para peserta mendiskusikan berbagai isu strategis terkait pelaksanaan DAK, termasuk tantangan yang dihadapi di lapangan serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk memastikan program-program yang didanai berjalan sesuai rencana. Bapak Dani Asmoro, ST., MT, dalam sambutannya, menekankan pentingnya sinergi antarinstansi untuk mencapai hasil yang optimal dalam pengelolaan DAK. "Koordinasi yang baik antara dinas-dinas terkait sangat diperlukan agar semua program yang telah direncanakan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," ujarnya.

Kegiatan Simoni DAK PPKT ini juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk bertukar pengalaman dan belajar dari best practices yang diterapkan oleh daerah lain. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas instansi dalam pengelolaan dana dan program pembangunan.