Pusat Informasi Publik

Pengajuan Bantuan Keuangan Desa adalah layanan pengajuan dukungan bantuan keuangan pemerintah desa untuk mendukung pembangunan dan peningkatan sarana prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pemeliharaan Penerangan Lingkungan adalah layanan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas penerangan lingkungan untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas masyarakat.

Penyediaan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Perumahan (PSU) adalah layanan untuk memastikan tersedianya fasilitas dasar perumahan seperti jalan, drainase, air bersih, dan penerangan guna mendukung lingkungan hunian yang layak, aman, dan nyaman.

Permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan (PSU) adalah layanan pengajuan penyerahan aset prasarana, sarana, dan utilitas dari pengembang kepada pemerintah daerah agar dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Pelayanan Sewa Rusunawa adalah layanan penyediaan hunian sewa yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya berpenghasilan rendah, dengan fasilitas dasar yang memadai serta lingkungan yang aman dan tertib.

Permohonan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah layanan pengajuan bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni agar menjadi lebih aman, sehat, dan layak ditempati.

Persetujuan Rencana Tapak Perumahan (Site Plan) adalah layanan untuk menilai dan menyetujui rencana tata letak perumahan agar sesuai dengan tata ruang, standar teknis, serta kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) sebelum pembangunan dilaksanakan.

Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan resmi dari penyelenggara layanan publik yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dokumen ini memuat janji pelayanan yang transparan, cepat, tepat, dan akuntabel, serta menjadi bentuk kesungguhan instansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Maklumat Pelayanan juga berfungsi sebagai pedoman bagi petugas dan sebagai jaminan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan yang berkualitas, sekaligus sebagai sarana evaluasi dalam rangka perbaikan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.